LENSAINDONESIA.COM: Pasangan Bambang DH-Said Abdullah, Sabtu (18/5/2013) resmi mendaftarkan diri ke KPU Jatim sebagai cagub dan cawagub untuk ikut bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013.
Diiringi ratusan massa dan mengendarai reog, pasangan Bambang-Said saat mendatangi kantor KPU Jatim di Jl Raya Tenggilis. Bahkan hadir juga Wakil DPR RI Pramono Anung yang juga sebagai ketua tim pemenangan Bambang DH-Said.

“Maksud kedatangan kami PDIP bersama sayap partai dan elemen masyarakat, nawaitu mempersembahkan kader terbaik Jatim. Yakni saudara Bambang DH-Said Abdullah, untuk kami daftarkan ke KPU Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur,” ujar Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji saat memberikan sambutan di lantai II kantor KPU Jatim, Sabtu (18/5/2013).
Sirmadji menegaskan, pasangan Bambang DH-Said kader tulen PDIP bukan semata-mata merebut Jawa Timur 1 dan 2. “Tapi nawaitu kita merangkul hati kebersamaan rakyat Jawa Timur, guna Jawa Timur menjadi daerah baru dan lebih baik dari yang sudah-sudah,” jelasnya. Sementara Ketua Tim Pemenangan Bambang DH-Said, Pramono Anung menyakini, pasangan kader PDIP itu akan bisa membawa perubahan Jatim baru, sejahtera dan tidak diskriminasi.
“Kami sadar, pasangan Bambang DH-Said mungkin belum diperhitungkan. Tapi kami punya pengalaman di daerah lain seperti di Jakarta. Pasangan ini wajahnya fakir miskin, tapi hatinya tulus, kerja keras untuk memenangkan. Tapi tidak bisa memang kalau tidak ditolong rakyat Jatim dan seluruhnya,” jelas Pramono sambil menambahkan, masalah lumpur Lapindo Porong Sidoarjo juga merupakan salah satu permasalahan yang akan menjadi perhatian pasangan Bambang-Said Di kantor KPU, berkas pendaftaran cagub-cawagub yang diusung PDIP ini diterima Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad, Ketua Bawaslu jatim dan didampingi komisioner KPU Jatim lainnya. @ian

kpujatim.go.id - Minggu (19/5/2013) Pasangan calon Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) resmi mendaftarkan diri sebagai bacagub-bacawagub dalam Pemilukada Jawa Timur di kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis no 1 Surabaya, datang dengan naik kereta kelinci sekitar pukul 10:30 wib,Kedatangan pasangan ini mendapat sambutan dari pendukungnya saat tiba di pintu masuk kantor KPU Jatim, selain itu pasangan KarSa juga langsung disambut oleh Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad beserta para komisioner dan Sekretaris KPU Jatim, Jonathan Judianto.

Menurut ketentuan yang berlaku, partai politik yang mendaftar ke KPU adalah partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. "Apabila ada kesamaan partai, kami akan klarifikasi ke DPP partai yang bersangkutan lalu setelah tahapan pendaftaran pihak KPU akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap seluruh persyaratan pada 20 Mei hingga 9 Juni 2013 dan Jika ada kekurangan, partai pengusung akan diberikan kesempatan seminggu untuk melengkapi persyaratan, mulai 10 Juni hingga 16 Juni 2013". ujar Andry dalam sambutannya (adm-kpujtm)

Diterbitkan pada Kamis, 30 Mei 2013 23:02

Surabaya (ANTARA News) - Pasangan bakal Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja resmi mendaftar untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur ke Komisi Pemilihan Umum, Selasa sore. "Kami datang ke KPU Jatim dengan niat tulus ikhlas mendaftar sebagai pasangan calon gubernur. Visi besarnya adalah `Berkah`, yakni Bersama Khofifah-Herman," ujarnya di sela-sela pendaftaran. Pasangan ini maju berbekal usungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beserta sejumlah partai politik nonparlemen, masing-masing PKPB, PKPI, PPNUI, PMB, Partai Kedaulatan dan PPN.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut mengaku, kedatangannya ke KPU bersama Herman sengaja mengenakan batik khas Madura untuk mengingatkan masyarakat Madura tentang Pilkada 2008 bahwa jangan sampai diperdayai lagi, bahkan hingga tiga kali putaran. "Di samping itu, batik Madura adalah ciri khas dari para pelaku usaha. Di sana, UMKM-UMKM sangat kreatif dan produktif sebagai bentuk dari perkembangan dan kemajuan usaha di Madura," kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut. Sedangkan, Herman Sumawiredja mengaku kesediaannya mendampingi Khofifah terjadi dalam waktu yang belum lama. Ia menepis anggapan kesediaannya menjadi bacawagub karena kecewa pada Pilkada 2008.

"Sangat singkat waktunya, kurang lebih beberapa hari lalu. Saya ditawari peluang mendampingi Ibu Khofifah," katanya. Saat ini, mantan Kapolda Jatim tersebut menjabat di posisi Dewan Pengawas PDAM Surya Kota Surabaya. Sementara itu, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto mengaku menerima pendaftaran Khofifah dan Herman karena partai pengusung telah melebihi dari batas suara yang disyaratkan sebesar 15 persen. Ia memerinci PKB sebesar 12,26 persen, PKBP 1,48 persen, PKPI 0,87 persen, PPNUI 0,24 persen, Partai Kedaulatan 0,50 persen, dan PMB 0,20 persen. "Jika ditotal 15,55 persen, sehingga masuk syarat pencalonan pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya," kata dia. (Unggul Tri Ratomo)

Nomor	Tentang	Download
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011                          Surat Menteri Dalam Negeri RI No 800/4735/SJ	PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM                                            Masa Kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)	KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 :   PDF 37.93 KB Surat Mendagri RI No 800/4735/SJ :   Images JPEG 649.78 KB

Nomor	Tentang	Download
Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2013	Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2013 :   PDF 430.86 KB
NOMOR 6 TAHUN 2013	TATA CARA PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERATURAN NO. 6 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA :   PDF 206.15 KB
NOMOR 5 TAHUN 2013	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	PERATURAN NO. 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA :   PDF 144.8 KB
NOMOR 4 TAHUN 2013	TATA CARA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERATURAN NO 4 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH :   PDF 358.77 KB
NOMOR 3 TAHUN 2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERBAWASLU NOMOR 3 TAHUN 2013 :   PDF 152.01 KB
2 TAHUN 2013	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN	Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 :   PDF 247.73 KB Lampiran Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013 :   PDF 138.11 KB
1 TAHUN 2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2013 :   PDF 138.46 KB
16 TAHUN 2012	PENGAWASAN ATAS PENDAFTARAN, VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 :   PDF 225.32 KB
NOMOR 15 TAHUN 2012	TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 :   PDF 513.28 KB
14 TAHUN 2012	Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :   PDF 181.63 KB Lampiran Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 :   PDF 282.21 KB

Jika membutuhkan beberapa Undang-undang atau Peraturan Tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilu silahkan unduh disini:

Produk Hukum

berisi kumpulan peraturan mulai dari TAP MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan lainnya

Nomor	Tentang	Download
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	UU Nomor 8 Tahun 2012 :   PDF 825.42 KB
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011	PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	PENJELASAN :   PDF 148.51 KB BATANG TUBUH :   PDF 286.61 KB
UU No.12 Tahun 2008	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	UU No.12 Tahun 2008 :   PDF 147.13 KB
UU No. 8 Tahun 2005	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005	UU No. 8 Tahun 2005 :   PDF 52.58 KB
UU No. 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah	UU No. 32 Tahun 2004 :   PDF 394.86 KB
UU No. 42 tahun 2008	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	UU No. 42 Tahun 2008 :   PDF 492.53 KB
UU No. 10 tahun 2008	Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	UU No. 10 Tahun 2008 :   PDF 350.22 KB
UU No. 22 tahun 2007	Penyelenggaraan Pemilu	UU No. 22 Tahun 2007 :   PDF 204.18 KB

Peraturan Bawaslu No 10 tahun 2012 tentang Pembentukan / Pemberhentian Bawaslu, Panwaslu Unduh

Tag : Panwaslu, Kabupaten, Malang, Minta, KPU, Coret, KIPP BERITA - nasional.infogue.com - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Malang, Jawa Timur, minta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mencoret Komite Independen Pemantau Pemilu sebagai salah satu pemantau dalam pemilihan bupati daerah itu. Ketua Panwaslu Kabupaten Malang, Muhammad Wahyudi, Minggu, mengatakan, Ketua KIPP Kabupaten Malang Ruhadi Rarundra telah melakukan beberapa kali pelanggaran kode etik sebagai pemantau. "Ruhadi alias Siro dalam melakukan tugasnya sebagai pemantau tidak independen atau memihak, bahkan aktivitasnya juga sering terlihat di beberapa posko calon tertentu," tegasnya. Selain itu, katanya, Panwaslu juga kecolongan karena ternyata ketua KIPP itu juga merangkap sebagai Ketua Panwas Kecamatan Dau selama sekitar tiga bulan. Atas kondisi itu, Panwaslu Kabupaten Malang telah menggelar sidang kode etik pada awal pekan lalu. Setelah sidang kode etik, lanjutnya, Ruhadi lebih memilih menjadi Ketua Panwas Kecamatan Dau ketimbang ketua KIPP, bahkan dia juga sudah membuat surat pernyataan non aktif dari jabatannya di KIPP Kabupaten Malang. Sebagai Ketua Panwascam Dau, Ruhadi juga tidak tegas terhadap tindakan salah seorang panitia pemungutan suara (PPS) Desa Petungsewu, Suci Astuti ketika ada pengajian di rumahnya yang digelar oleh salah satu pasangan calon yakni Rendra Kresna-Achmad Subhan (Madep Manteb). Ia (Ruhadi), katanya, atas nama KIPP justru membuat rilis ke media atas ketidaknetralan PPS Petungsewu. "Atas terjadi pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan Ruhadi itu, kami sudah mengirimkan rekomendasi ke KPU dan mulai Jumat (30/7) panwaslu kabupaten tidak mengakui KIPP sebagai pemantau dalam pilbup di daerah ini," tegasnya. Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Holik mengaku, pihaknya belum bisa mengambil sikap terkait rekomendasi dari Panwaskab tersebut. "Kita akan menggelar rapat pleno terlebih dahulu guna membahas surat rekomendasi dari Panwaskab soal keberadaan KIPP tersebut," tegasnya. Pilbup Malang dilaksanakan pada Kamis (5/8) mendatang dan mulai besok (Senin, 2/8) sudah memasuki masa tenang. Pilbup diikuti oleh tiga pasangan calon, maisng-masing Rendra Kresna-Achmad Subhan (Madep Manteb), Muhammad Geng Wahyudi-ABdul Rahman (Ebes Ngalam) dan Agus Wahyu Arifin-Abdul Mudjib Sadzily (Ajib). (T.E009/A041/P003) Sumber: antaranew-dot-dot-com